Disperkim Bandung Barat Genjot Program Rutilahu: Target 500 Unit Per Tahun Untuk Atasi Rtlh
Bandung Barat, 20 November 2025 – Dinas Perumahan dan Permukiman (Disperkim) Bandung Barat menggelar sosialisasi terkait program Rumah Tidak Layak Huni (Rutilahu) yang menyasar 16 kecamatan dengan total 86 desa. Sosialisasi tingkat kabupaten ini bertujuan untuk mempercepat pelaksanaan program Rutilahu di luar kawasan kumuh, dengan memanfaatkan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) perubahan tahun 2025.
Kabid Perumahan Disperkim Bandung Barat, Yadi Suryadi, menjelaskan bahwa tahun ini pihaknya menargetkan 66 unit rumah selesai dibangun atau diperbaiki. "Besok rencana dilaksanakan, diharapkan bisa mulai dari minggu depan sampai dengan akhir Desember lah selesai," ujarnya saat ditemui di sela-sela acara sosialisasi yang digelar selama dua hari, Rabu (19/11/2025) dan Kamis (20/11/2025).
Yadi mengakui ada berbagai kendala yang dihadapi, termasuk faktor cuaca dan keterlambatan anggaran. Selain itu, pihaknya juga menerima banyak permintaan dari desa-desa dengan berbagai kategori prioritas. "Kita agak sedikit berbeda dari BSPS (Bantuan Stimulan Perumahan Swadaya). Kalau BSPS itu diwajibkan swadaya yang tinggi dan mengambil data dari desil 4. Kalau kita, prioritasnya sesuai dengan kondisi lapangan di desa," jelasnya.
Disperkim memberikan fleksibilitas kepada desa untuk menentukan prioritas pembangunan, termasuk pembangunan ulang rumah yang kondisinya sudah sangat memprihatinkan. "Harapan minimal strukturnya dulu selesai, dari mulai pondasi sampai atap," imbuh Yadi.
Untuk pengerjaan Rutilahu, Disperkim Bandung Barat memilih menggunakan Kelompok Swadaya Masyarakat (KSM) karena dinilai lebih efektif dibandingkan transfer langsung ke masyarakat. "Kalau ditransfer via toko, terus kalau di KSM masih lebih baik kelihatannya. Mengingat uang 20 juta itu, harga tukang mahal, sudah bisa sampai jadi wah. Berarti diturunkan anggarannya ke KSM atau ke material," ungkapnya.
Setiap KSM akan menerima transfer sebesar Rp17.500.000 untuk pembelian material, sesuai dengan permintaan penerima bantuan. Selain itu, dialokasikan juga Rp2.000.000 untuk upah tukang dan Rp500.000 untuk administrasi. "Upah itu diharapkan bisa dari setempat, kanan kiri, depan belakang, atau saudara yang bisa mengerjakan, biar bisa lebih cepat dan bisa mengejar waktu," jelas Yadi.
Disperkim Bandung Barat menargetkan minimal 500 unit Rutilahu selesai setiap tahunnya. "Kemarin sudah rembukan dengan dewan, target minimal sekali 500 unit per tahun," kata Yadi. Saat ini, pihaknya juga tengah fokus menangani kawasan kumuh dengan target 101 unit keluarga.
Untuk tahun depan, Disperkim Bandung Barat berencana mengajukan anggaran untuk 2.011 unit Rutilahu di kawasan kumuh dan 238 unit di luar kawasan kumuh. "Kesimpulan sementara, mau diajukan di, mau dianggarkan di 500, yang per unitnya 20 juta," ujar Yadi.
Yadi berharap program Rutilahu ini dapat menurunkan angka rumah tidak layak huni secara signifikan di Bandung Barat. "Tapi menjadi juga harus kolaborasi dengan terkait lainnya, bakso di bidang sosial, karena kan ada hal yang bukan unit rumahnya saja, harus termasuk air dan kita itu di bandara itu masih di bidang sanitasi," pungkasnya.
